Jaksa-jaksa seperti ini, kata Agustina mudah menerima suap dari tersangka. “Mereka bisa disuap oleh terdakwa, sehingga memberikan dakwaan cukup ringan. Padahal terdakwa terbukti melakukan korupsi miliaran rupiah,” kata Agustina ketika dihubungi kemarin..

Dan kelakuan mereka itu dapat dilihat dari kinerjanya. “Kalau ada jaksa yang putusan bebasnya lebih banyak daripada putusan bersalahnya, eksistensi si jaksa bisa dipertanyakan. Ada apa dibelakangnya,” tanya Agustina.

Dijelaskan Agustina, sebenarnya secara yuridis sudah ada aturan baku di institusi kejaksaan bagi para jaksa. Dalam aturan itu diatur acuan profesionalisme jaksa dalam bertugas. Tidak hanya sebatas mengatur perilaku jaksa dalam bertugas, akan tetapi juga mencakup aspek rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, hingga sistem pengawasan jaksa. Selain itu tindak tanduk jaksa juga sudah diatur dalam PP 30 Tahun 1980 tentang PNS.

“Itu semua dibuat untuk mengatur prilaku jaksa dan meminimalisasi penyimpangan oleh jaksa nantinya,” ucap Agustina.

Sementara itu pembantu dekan II Fakultas Hukum Unand, Ilhamdi Taufik menegaskan para jaksa seharusnya mendapat pendidikan mental. Pelatihan dan diklat dinilai tidak cukup kalau rohaninya tidak ikut dididik.

Dungkapnya 15 orang oknum jaksa nakal oleh Kejati Sumbar baru-baru ini kata Ilhamdi lebih kepada pribadi masing-masing jaksa. “Saya kira tidak hanya jaksa, semuanya profesi pasti ada yang seperti itu,” katanya.

Sedangkan jaksa nakal sendiri menurut Ilhamdi adalah jaksa yang menyelewengkan hukum, menerima suap dari terdakwa, melalaikan tugas, serta tidak profesional dalam bekerja. “Jaksa yang terlambat dalam memproses perkara saja, sudah bisa dikatakan nakal,” jelasnya.

Untuk mengatasi permasalahan jaksa nakal kata Ilhamdi, selain kembali pribadi jaksa, juga perlu dilakukan usaha-usaha yang bersifat objektif. Pengawasan oleh masyarakat dan atasan perlu diintesifkan. Perlunya pelurusan hukum, mulai dari isi hukum, struktur huku hingga budaya hukum.

“Kita kan tidak, sudah jelas bersalah berusaha untuk meyogok hakim atau jaksa. Seharusnya kalau toh kita bersalah, sadari kesalahan. Kemudian kembalilah pada agama. dan terimalah hukuman itu sebagai ibadah,” paparnya.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa jaksa, hakim, penitera, serta unsur pengadilan lainnya merupakan suri tauladan. Janganlah melakukan segala sesuatu yang buruk ditempat masyarakat mencari keadilan. “Jangan jadikan institusi kejaksaan menjadi sarangnya mafia peradilan,” pungkasnya. (romelias akbar)

Tetapi pencaker yang berminat menjadi tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri harus ekstra waspada. Karena kalau tidak teliti dalam memilih PJTKI yang sekarang telah berganti nama menjadi perusahaan pengerah tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS), calon TKI bisa celaka nantinya.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Padang, Ali Basar diruangannya kemarin. Ia menghimbau kepada calon TKI yang mau bekerja di luar negeri agar selektif dalam memilih PJTKI. Jangan sampai tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Kita tidak ingin terjadi permasalahan nantinya. Maka sebaiknya calon TKI datang dulu ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, untuk mendapatkan informasi tentang seluk beluk PJTKI tempat mendaftarkan diri, serta daerah tujuan,” ucapnya.

Sampai akhir tahun 2007, dikatakan Ali jumlah TKI yang berangkat dari PJTKI di Kota Padang berjumlah 508 orang. Dengan perincian 468 orang perempuan dan 40 orang laki-laki. Sedangkan dari awal tahun 2008 sampai akhir Februari ini tercatat 68 orang telah menjadi TKI keluar negeri. “Daerah tujuan utama TKI yang berangkat dari Padang adalah Malaysia. Mungkin karena jaraknya yang tidak terlalu jauh,” kata Ali.

Rata-rata pendidikan para TKI menurut Ali adalah SLTA ke bawah. Umumnya mereka bekerja sebagai operator dengan durasi kontrak 2 sampai 3 tahun. Sebelum berangkat, lanjut Ali akan dilakukan kegiatan pengolahan dahulu terhadap TKI oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Padang.

“Kegiatannya itu meliputi pembuatan rekomendasi dan paspor calon TKI, penyuluhan bagi calon tenaga kerja Indonesia, serta pembekalan akhir pemberangkatan,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Diklat Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Padang, Nurhidayati mengatakan PJTKI di Kota Padang yang terdaftar berjumlah 18 buah (lihat grafis). Dalam membuka perusahaan PJTKI pun dikatakannya tidak lah gampang.

“Pertama mereka harus mendapat izin dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya izin dari pemerintah provinsi, kemudian izin dari pemerintah Kabupaten/kota. Setelah itu baru mereka bisa membuka kantor cabang,” pungkasnya. (romelias akbar)

 
Nama PJTKI resmi di Kota Padang

1 PT Andalan Mitra Prestasi

2.PT Falpa Sinatriya Sejati

3. PT Tritama Bina Karya

4. PT  Rastanora Rayani Saputra

5. PT Alwiadah Jaya Sentosa

6. PT Sansan Yosindo

7.PT Sukses Mandiri Utama

8. PT Elkarim Makmur Sentosa

9.PT Tenaga Sejahtera Wirasta

10. PT Sahara Fajarin DO Coorporation

11. PT Suma Jaya

12.PT Bina Kridatama Lestari

13. PT Mitra Muda Reksa Mandiri

14.PT Eira Karitas

15. PT Sari Madu Jaya

16. PT Eko Risti Berkarya

17. PT Maha Barakah Rizki

18. PT Dian Yogya Persana

Demikian dikatakan oleh Kepala BPS Provinsi Sumbar, Ir Muchsin Ayub, pada konferensi pers berita resmi statistik BPS Provinsi Sumbar di Aula Gedung BPS Sumbar, kemarin. Ia menyampaikan kenaikan indeks terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 5,32 persen. Kemudian diikuti kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman rokok tembakau sebesar 0,61 persen. Lalu kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sekitar 0,36 persen.

“Pada Februari 2008 ini dari 14 kota di wilayah Pulau Sumatera, Padang menempati urutan ketiga kota yang mengalami inflasi tertinggi. Pada laju inflasi year on year (Februari 2008 terhadap Februari 2008), Kota Padang menempati urutan kedelapan inflasi terbesar dengan nilai 7,38 persen,” paparnya.

Sedangkan nilai ekspor nonmigas Sumbar pada Januari 2008 mencapai US$434.965,3 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 43 persen dibandingkan ekspor bulan Desember 2007.  Paling tinggi terjadi pada golongan lemak dan minyak nabati, dilanjutkan golongan bahan bakar mineral, golongan tembaga, golongan karet, dan golongan perhiasan.

Ekspor nonmigas Sumbar dengan nilai tebesar adalah ke India sebesar US$220.461,1 ribu, selanjutnya ke Negara Singapura sebesar US$70.231,7 ribu, ke Negara Sri Langka sebesar US$30.138.6 ribu serta ke Amerika Serikat sebesar US$24.1402,2 ribu.

Untuk nilai impor, pada bulan Januari 2008 mencapai angka US$30.801,4 ribu, atau mengalami peningkatan sebesar 37,33 persen dibanding impor bulan Desember 2007. Golongan barang impor paling besar adalah pupuk, diikuti golongan gandum, dan golongan kertas. “Negara pemasok impor utama adalah Canada, disusul Vietnam, Jepang, Rusia, serta Rusia,” kata Muchlis.

Perkembangan nilai tukar petani (NTP) dan harga produsen gabah, menurut Muchlis pada Desember 2007 tercatat 70,06 atau turun 0,2 persen dari pada NTP bulan November 2007 yang mencapai 70,2 persen.

“Tetapi indeks harga yang diterima petani pada Desember 2007 naik sebesar 2,81 persen dibanding bulan November 2007. Itu disebabkan kenaikan harga empat komoditas utama tanaman bahan makanan (TMB), seperti palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan untuk padi tetap,” jelas Muchlis.

Sementara itu jumlah wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang ke Sumbar lewat Bandara Internasional Minangkabau (BIM) mengalami penurunan sebesar 53,72 persen. Pada Desember 2007 jumlah wisman tercatat 3.308 orang. Sedangkan bulan Januari jumlah  wisman hanya sekitar 1.531 orang. (romelias akbar)

Sebenarnya Odie bukanlah guru tetap sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ia hanya seorang mahasiswa Praktek Lapangan (PL).  Walaupun demikian, semangat mengajarnya melebihi guru yang telah mengajar puluhan tahun lamanya di sekolah itu.

Tetapi hari Senin kemarin sepertinya hari apes bagi Odie. Ditengah perjalanan, Odie yang dari rumah tidak membawa matel basah kuyup du guyur hujan. Padahal sewaktu berangkat tidak ada tanda apa-apa.

Namun karena waktu mengajar sudah masuk, Odie tetap memacu sepeda motornya tanpa menghiraukan hujan yang turun. “Anak-anak tetap harus mendapatkan pelajaran. Mereka tidak bersalah untuk menerima kerugian apabila saya tidak datang,” ucap Odie dalam hati.

Setelah sampai di sekolah, ia merasakan ada hajat yang tertahan. Kemudian ia menuju wc sekolah yang terletak tidak jauh dari kantin sekolah, untuk menyelesaikan hajat yang tertahan itu. Tidak begitu lama Odie mendesah “Legaa.”

Hari baru menunjukkan pukul 12.45 WIB. “Saatnya masuk,” lagi Odie berucap dalam hati sambil mengambil buku ajar yang telah dipersiapkannya dari dalam tas.

Tidak lama ia pun sampai di kelas. Siswa kelas satu yang diajarnya sudah siap menunggu. Seperti biasa setelah memberi salam, Odie meminta ketua untuk menyerahkan absen kelas. “Ada yang tidak masuk,” tannya Odie.

“Tidak Pak,” jawab siswa serentak. Odie tersenyu, mulailah ia mengajar dengan asyiknya. Hingga ia terhenti ketika mendengar bisik-bisik siswa dari belakang.

“Ada apa,” tanya Odie. Semua diam, hingga ada satu orang siswa yang buka suara. “Resletingnnya terbuka Pak!” jawabnay disambut tawa riuh seisi kelas. (romelias akbar)

Adi (nama samaran lagi), sering menjadi sasaran Odhie, karena mempunyai ukuran tubuh yang lebih kecil. Namun soal kecerdasan Odhie tidak ada apa-apanya dibanding Adi. Tetapi permasalahannya kepintaran itu sering dimanfaatkan oleh Odhie. Contohnya Adi terpaksa membuat rangkap semua tugas yang diberikan gurunya. Satu untuknya, satu lagi untuk Odhie.

Selain itu Odhie pun membuat aturan bagi Adi. Dimana ia harus membawakan Odhie roti setiap pagi. Seperti peraturan lalulintas yang tidak boleh dilanggar pengendara, begitu juga peraturan Odhie terhadap Adi.

Kalau dilanggar akan kena denda. Tidak seperti pelanggaran lalulintas, yang bisa main belakang. Odhie lebih tegas, ia akan mengambil semua uang jajan Adi kalau ada pelanggaran. Tidak ada komprominya.“Orang peraturannya udah sama-sama setuju kok,” kata Odhie suatu ketika.

Namun suatu hari Odhie kena getahnya juga. Akibat pengaduan teman-temannya, Ibu guru akhirnya menghukum Odhie. Selagi Odhie kena hukum, teman-temannya sudah pulang. Padahal ia berharap bisa meminta uang untuk bayar ongkos angkot dari Adi, karena uang jajanya sudah habis semua. Terpaksa deh Odhie pulang jalan kaki. Sudahlah  capek,lapar, rumahnya jauh lagi. Odhie….,Odhei…..(romelias akbar)

Ketua I sampai IV berturut-turut di pegang oleh, Risman Maier, Yogan Askan, Herry Aliar, Wilminto Khairil, Johandri. Sedangkan untuk Ketua Dewan Pertimbangan di duduki oleh H Bahtiar Kahar,dengan Wakil Ketua, Yusra Husin, M Nurnas, dan Tasril.      

Keputusan itu dibacakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gapeksindo, lewat Sekretaris Jenderal Gapeksindo, H Rusli Patra. Ia menyatakan setelah ditetapkannya kepengurusan DPD Gapeksindo baru, otomatis kepengurusan lama tidak berlaku lagi.

Soetrisno terpilih secara aklamasi untuk kedua kalinya, setelah pada periode sebelumnya yaitu 2003-2008 ia juga telah memimpin organisasi ini. Dalam sambutannya, Soetrisno menyampaikan bahwa jabatan yang disandangnya adalah amanah, maka ia berjanji untuk menjaga amanah ini sebaik-baiknya.

Ia juga menyigi kontribusi masyarakat kontruksi yang tidak sedikit bagi pembangunan Indonesia, khususnya Provinsi Sumbar. “Kita lihat hotel, jalan, jembatan, mol-mol atau plaza, serta lainnya, keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari peran masayarakat kontruksi,” ucap Soetrisno.

Perihal kepemimpinannya ke depan, Soterisno mengatakan, untuk jangka pendek akan melakukan konsolidasi kedalam terlebih dahulu. Seperti meningkatkan pelayanan kepada anggota, memberdayakan mereka dalam setiap aktivitas Gapeksindo. Ini semua bermuara pada kesiapan mereka dalam menghadapi persaingan kerja.

Namun yang lebih penting, menurut Soetrisno adalah melakukan sertifikasi badan usaha yang tergabung dalam Gapeksindo, melalui badan sertifkasi tingkat daerah. “Karena pengurusan sertifikasi badan usaha berakhir pada tanggal 31 Maret nanti, maka kami dari Gapeksindo akan mengusahakan semua badan usaha Gapeksindo, tersertifkasi,” katanya.

Sedangkan untuk jangka menengah, Dewan Pimpinan Daerah akan memandu kesiapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam melakukan musawarah cabang (Muscab). Menjawab kebutuhan anggota Gapeksindo dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Serta yang paling penting adalah melakukan sertifikasi tenaga teknis, sehingga anggota punya keahlian untuk tenaga-tenaga teknis.

“Dan untuk jangka panjang, kita berencana untuk mewujudkan sebuah sekretariat bagi Gapeksindo. Karena sampai saat ini gedung yang kita tempati masih dalam status sewa,” terangnya.

Dalam acara penutupan yang dihadiri oleh utusan dari 19 perwakilan wilayah dan 17 perwakilan cabang, itu Soetrisno mengatakan bahwa saat ini Gapeksindo telah memiliki lebih dari 1250 badan usaha dari grid 1 sampai grid 7. (romelias akbar)

Selain itu, masyarakat sepanjang Jalan Alai-By Pass yang terkena pembebasan lahan telihat sudah mulai membongkar bangunannya sendiri. Umumnya yang kena gusur adalah bagian depan bangunan, atau yang agak menjorok ke jalan.

Zaidah (63), warga Alai Timur yang kena imbas pembebasan lahan mengatakan akan mulai membongkar rumah, setelah anaknya yang laki-laki pulang. Saat ini dikatakan Zaidah ia hanya tinggal dengan seorang anak perempuannya benama Epi (41) serta dua orang cucu. “Kami kini yang tingga dirumah ko padusi sajo nak. Ibu pun  lah lamo pulo sakik stroke,” ucapnya.

Kendatipun kedua kakinya sudah lumpuh dan tanggannya sulit untuk digerakkan, Zaidah mencoba untuk menunjukkan surat untuk pembongkaran bangunan. Dalam surat yang di tandatangani Sekko Padang, Firdaus itu tertulis himbauan kepada pemilik bangunan yang telah menerima ganti rugi segera melakukan pembongkaran. Apabila pembongkaran tidak dilakukan selama jangka waktu 15 hari setelah ganti rugi diterima, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemko Padang.

Menurut Zaidah, ia telah menerima ganti rugi dari Pemko Padang sebanyak Rp4 juta. Itu diterimanya kira-kira lima tahun yang lalu. “Kini pitih tu lah abih pulo nak,” kata Zaidah ketika ditemui di rumahnya yang serangkai dengan kedai lotek.

Sementara itu Zainar (71), warga Kelurahan Ampang mengaku langsung merenovasi rumahnya setelah mendapat ganti rugi dari pemko setahun yang lalu. Zainar yang saat itu sedang menjemur kain mengatakan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp35 juta. “Dari pado urang nan mambongka, ancak awak lai,” kata Zainar.

Sembari menatap rumahnya yang telah berdiri bebas dari pancang yang dipasang Pemko, Zainar menuturkan perlunya pelebaran jalan. “Manuruik ambo, jalan tu iyo paralu. Bilo ado gampo jo tsunami, awak bisa capek lari ka jalan By Pass.”

Hal senada juga disampaikan oleh Icim (52), warga Kelurahan Kampung  Kelawi. Ibu empat anak ini juga mengatakan perlunya pelebaran jalan Alai-By Pass. Karena selain sebagai jalur evakuasi tsunami, menurutnya jalur tersebut juga sudah sangat sempit untuk dilewati kendaraan dari dua arah. “Jalan ko, kan perlintasan, jadi kendaraan yang lewat rami Jadi ambo satuju jalan ko di pagadang,” tuturnya.

Kendati demikian Icim menyayangkan besarnya ganti rugi yang diberikan. Pihak Pemko kata Icim hanya memberikan ganti rugi terhadap bangunan bukan tanah. “Kalau tanah tu tanah pusako ndak baa bana. Tapi kalau tanahnyo babali, sarupo  amak baa tu,” tanya Icim.

Staf humas pembebasan jalan, Ir Risman Rajo Sampono mengatakan 95 persen penduduk yang rumahnya terkena pengusuran, telah setuju dengan ganti rugi yang diberikan oleh Pemko Padang. “Tadi malam Pak Walikota telah menemui warga yang tidak bersedia membebaskan lahannya, dan setelah ada kejelasan dan kesepakatan, mereka akhirnya setuju,” ucapnya ketika memantau pembebasan jalan di Kampung Lalang kemarin. (romelias akbar)           

Proyek pembangunan jembatan di atas aliran sungai Bandar Bakali itu, kata Mitra membutuhkan dana sebesar Rp35 miliar. “Proyek pengerjaan sudah kita mulai. Dan menurut rencana selesai pada akhir Tahun 2009,” ucapnya.

Selain jembatan, juga direncanakan pembangunan jalan sepanjang 800 meter. Dari ujung jembatan Jalan Purus, sampai simpang dekat Pol Bus NPM, di Jalan Ir Juanda. “Itu anggarannya kira-kira Rp3 miliar, serta juga akan selesai pada tahun 2009 juga.”  kata Mitra.

Dari pantauan Padang Ekspres, tiang jembatan  di kedua sisi sungai telah berdiri dengan kokoh. Dua buah alat berat pun nampak setia menemani para pekerja. Namun banyak masyarakat sekitar tidak tahu menahu perihal pembangunan jembatan Jalan Purus.

Beni, salah seorang penduduk yang tinggal sekitar Jalan Purus hanya geleng kepala ketika ditanya tentang pembangunan jembatan dan jalan itu. Menurutnya hanya pemasangan batu krib saja. (romelias akbar)

Pada tahun 2006, DPRD Sumbar telah menyetujui anggaran untuk proyek pembangunan tiga Unit Sekolah Baru (USB) kejuruan dari Pemprov. Tetapi setelah lebih setahun berlalu, sekolah-sekolah itu terancam kelanjutannya.

Tiga daerah yang dipilih menjadi lokasi pembangunan USB adalah Kabupaten Agam, Sawahlunto Sijunjung, serta Pesisir Selatan. Pada proyek pembangunan itu, DPRD Sumbar menyetujui anggaran sebesar Rp1milyar untuk satu sekolah. 

Dalam pelaksanaanya, Pemprov lewat Dinas Pendidikan akan terlebih dahulu melaksanakan proyek pembangunan sebelum diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Artinya apabila pembangunan USB sudah rampung, baru dilakukan serahterima.

Tetapi karena kurangnya koordinasi antara pihak Pemprov dengan Kabupten, beberapa sekolah, pembangunannya sampai saat ini masih tebengkalai. Dari dua sekolah yang dikunjungi oleh Komisi  IV DPRD Sumbar Rabu dan Kamis (28-29/2) kemarin, kondisinya masih memprihatinkan.

Seperti di Kabupaten Agam, tepatnya di Jorong Sari Bulan, Nagari Lawang, Kecamatan Matur, USB yang menurut rencana awal berupa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata, sekarang sudah dipenuhi semak belukar. Kunsen-kunsen jendela, pintu telah mumuk terkena panas dan hujan. Sebab setahun setelah terhentinya bangunan, atap belum sempat dipasang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabuputan Agam, Sufyarma Marsidin, yang menerima rombongan Komisi IV DPRD Sumbar di lokasi, mengatakan terbengkalainya proses pengerjaan USB karena tidak kunjung adanya serahterima dari Dinas Pendidikan Provinsi ke Dinas Pendidikan Kabupaten. “Karena ini adalah investasi negara, maka Dinas Pendidikan Kabupaten akan tetap komit melanjutkan. Tetapi kami butuh penyerahan secara yuridis dari Dinas Pendidikan Provinsi,” ucap Sufyarma, yang baru sekitar dua bulan menjabat Kadis.

Menanggapi hal itu, Kabid Sarana dan Prasaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Safrudin Abas di tempat yang  sama menyatakan telah mengirim surat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Agam dua bulan yang lalu. “Cuma setelah surat dikirimkan belum ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Kabupaten,” katanya

Dikatakan Safrudin, setelah dilakukan tender terhadap dana Rp1milyar yang dianggarkan Pemprov itu, ada kontraktor yang menyanggupi pengerjaan sebesar Rp700juta. “Jadi sesuai prinsip dalam tender, kontraktor yang mampu melaksanakan poryek dengan harga paling murah itulah yang kita dipilih,” lanjutnya lagi.

Namun diakui Safrudin, pengerjaan terhenti ketika dana terpakai baru sekitar Rp400juta. Ini disebabkan lamanya proses pembebasan lahan. “Dari perjanjian awal kita dengan kontraktor, pengerjaan harus sampai pada tahap pengatapan bangunan. Namum lamanya proses pembongkaran alat-alat di lokasi yang dulunya pabrikgula itu membuat pengerjaan menjadi molor. Sedangkan kontraktor terikat dengan waktu pengerjaan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan,” ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Asli Chaidir, pembangunan USB di Kabupaten Agam harus terus belanjut. Paling kurang bangunan harus sampai teratap. “Kalau tidak cepat diselamatkan, bangunan ini akan hancur. Jadi kami mendesak pihak kabupaten untuk cepat menyelesaikannya,” katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota komisi Usman Husein, ia mengharapkan adanya koordinasi yang jelas antara dinas pendidikan provinsi dengan dinas pendidikan kabupaten. Jangan semangat waktu meminta dulu tidak sama dengan semangat waktu pengerjaan. “Kalau perlu pihak dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja para stafnya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi,” katanya. (romelias akbar)

Gugatan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan sembilan dosen tersebut kepada Disnaker Koperasi dan UKM  Kota Padang. Dalam pengaduannya, mereka mempertanyakan tentang pemberhentian dengan tidak hormat oleh YLPN yang menaungi AKBP STIE “KBP” Padang.

Sembilan dosen itu, yang terdiri dari Rosmaniar, Maivalinda, Yentisna, Rice Haryati, Handri Navision, Henny Sulistianingsih, Firsta, Afridayenti, dan Azhari Agusti, merasa pemberhentian mereka tidak sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pihak yayasan secara sepihak mengeluarkan surat keputusan (SK) pemecatan tanpa alasan dan proses yang jelas. “Padahal dalam UU No 13 Tahun 2003 mengatur tentang Pemutusan Hubungan kerja (PHK). Perusahaan tidak bisa memecat karyawan seenaknya. Kalau seandainya mereka melakukan pelangaran, harus dibuktikan dulu dalam vonis pengadilan. Selain itu mereka juga dipecat dengan tidak hormat lagi,” kata kuasa hukumnya, Vino Oktavia di Kantor LBH Padang.

Salah seorang penggugat, Frista mengatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM  Kota Padang telah mengeluarkan surat anjuran kepada YLPN untuk menyelesaikan permasalahan. Tetapi pihak yayasan tidak mengindahkannya. “Sebenarnya kami siap di PHK, tetapi kami juga meminta hak kami sebagaimana yang yang diatur oleh Undang-Undang,” ucap gadis berjilbab ini.

Besarnya nilai gugatan yang diajukan kepada YLPN adalah Rp173 juta. Jumlah ini dihimpun dari sembilan dosen atas hak-hak mereka. Seperti uang pesangon, uang perhargaan masa kerja, ganti rugi perumahan dan pengobatan, cuti tahunan serta lainnya. (romelias akbar)